Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua KPID Sumatera Utara dan dinas terkait lainnya, Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/5/2023). Foto: Runi/nr

Pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) presiden 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Dengan demikian diperlukan dorongan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, agar dapat mengawal informasi penyiaran di Indonesia bisa tersebar dengan baik dan juga netral. Serta diperlukan pula edukasi kepada seluruh lembaga penyiaran baik itu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ataupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) agar tidak ada berita hoax, kampanye hitam ataupun informasi yang merugikan satu pihak.

"Dengan demikian KPID menjadi penting sekali perannya untuk menjaga tayangan yang baik menjaga tayangan yang edukatif dan netral, perlu adanya dorongan dari LPP dan juga LPS untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih banyak di masyarakat, membuat Pemilu menjadi menarik dan menjadikan pemilihan umum menjadi sebuah pesta demokrasi yang betul-betul meriah," ucap Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua KPID Sumatera Utara dan dinas terkait lainnya, Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/5/2023).

Lanjut Politisi Partai Golkar itu, ada beberapa catatan khususnya untuk Kota Medan, saat ini tentu diharapkan KPI bisa bekerja sama dengan para kepala daerah untuk membuat literasi pasalnya penyelenggaraan pemilu 2024 waktunya sudah tidak panjang lagi. Sehingga, perlu dilakukan sebuah kegiatan-kegiatan literasi yang besar bersama masyarakat guna memberikan edukasi dalam penyampaian informasi yang baik dan lugas.  

Diperlukan pula kerjasama antara KPI dengan kepala daerah kepala daerah karena kalau KPI sendiri nanti tentu tidak sanggup dengan keterbatasan personil yang juga harus mengawasi televisi siaran.dengan demikian perlu adanya sinergitas antara pihak-pihak terkait demi mensukseskan pemilu 2024.

 "Diharapkan dari KPI dan juga kepala-kepala daerah agar bisa membantu sinergitas antara pihak-pihak terkait demi mensukseskan pemilu 2024, yang kurun waktu tidak lama lagi kurang dari satu tahun, serta dapat mendorong peningkatan jumlah pemilik di kalangan anak muda bisa meningkat," sebut Meutya. 

Politisi Dapil Sumut I itu menilai partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Maka dari itu, Komisi I ingin sekali KPI bisa mendorong bisa dengan membuat tayangan-tayangannya bisa lebih edukatif seperti ajakan pemilu atau dengan tayangan yang adil tidak memihak karena biasanya kalau tayanganya terus-menerus itu-itu saja terlihat jelas keberpihakan kepada satu kelompok tertentu dan akibatnya orang akan jadi antipati. Sejati demikian, kata Meutya, KPI bisa ikut mengawasi ataupun mendorong agar lembaga penyiaran bisa bersifat netral. (rni/aha)